artikel otonomi daerah. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. artikel otonomi daerah

Pada era awal reformasi adalah Presiden BJ Habibie yang mempromosikan otonomi daerah (otda) habis-habisan lewat kebijakan UU No 22/1999 tentang Pemda, di mana daerah dapat kewenangan yang. Artikel . Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan – Pandangan Ahli Geopolitik 30 S. Daerah otonom adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Aceh dikenal sebagai daerah modal bagi Republik Indonesia, maka provinsi ini sejak awal digelar dengan Daerah Istimewa sebagaimana Yogyakarta di Pulau Jawa. Otonomi Daerah 2. Pelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memajukan pembangunan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan. Penghujung UU Otonomi Khusus Otonomi khusus (Otsus) Papua akan berakhir pada. ; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom sebenarnya cukup jelas. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah Negara Kesatuan. Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Pengertian Otonomi Daerah2. Semua sistem tentu tidak ada yang sempurna sebab itu hal ini dapat memunculkan dampak positif dan negatif otonomi daerah. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Baca juga artikel yang berkaitan dengan “Pengertian APBD. Bisa dibilang, arti daerah otonom adalah wujud dari pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam. 2. UTS hukum pemda - Antonius Laweri 210711010509. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). Dalam undang-undang tersebut, otonomi dipahami sebagai kewenangan daerah sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 pasal 7yang berbunyi : 1. Hukum pemerintahan daerah adalah. . Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang. Momentum bagi upaya penguatan provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai terasa kuat akhir-akhir ini. 23 Tahun 2014. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Nanda Alfarisi. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi. Era reformasi dimulai pada 1998, setelah Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie. Di lain pihak, dengan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, mengenai. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berikut ini dampak positif dari otonomi daerah: 1. Urgensi Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah Pengantar. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan. Disetujui pula pembetukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, komandan Resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang. Komite Pemantauan Pelaksanaan. a. Apakah keuntungan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia? Assalamualaikum Wr. Kata Kunci: Daerah Perbatasan, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus I. Bagian ini juga meliputi pencatatan seluruh transaksi yang termasuk transfer,. Suatu kebijakan ada hakekatnya timbul dari. J. Disahkannya tiga RUU tersebut pertanda resminya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan,. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (lahir 16 Maret 1970) merupakan birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik. bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, social budaya, dan hukum 7. antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Anggaran Belanja. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem. 4 Daerah Otonomi Khusus di Indonesia, Yogyakarta Salah Satunya. disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan “daerah otonom” lainnya seperti Kabupaten, Karesidenan dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli. otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus danKOMPAS. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan. Kabupaten tersebut merupakan peme-karan dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis. Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya. 19 Des,2022 . Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan. Pemerintah pun. Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. PENDAHULUAN. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. Berikut ini beberapa penjelasan tentang pengertian otonomi daerah, meliputi: KBBI – Menurut KBBI, otonomi daerah memiliki arti “hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Dr. Nancy Yunia Manik. Sedangkan definisi daerah otonom adalah merupakan kesatuan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan agar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam NKRI yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam UUD 1945 antara lain: Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Negara. 289990040-Otonomi-Daerah-Dan-Pgri. Untuk itulah diperlukan rumusan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Menurut Undang-Undang No. Undang-undang Dasar 1945 kemudian diamandemen, pasalnya diubah guna memperkuat otonomi pemerintah daerah. Terdapat dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999, yakni: Faktor internal, didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisasi di masa lalu. Adapun luas wilayah Indonesia mencapai 1,91juta km persegi yang terbentang dari Sabang. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Manfaat Wawasan Nusantara 27 P. 2 Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-undang UU No. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah : 1. 2. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,. Tanggung jawab daerah ( local accountability ). Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Contoh dari Otonomi Daerah di Indonesia. docx. Si. Hubungan pemerintah pusat dan daerah terdiri dari dua hubungan, salah satunya adalah hubungan structural. Perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut mulai sejak jaman kolonial Belanda sampai saat ini. Kemendagri meluncurkan terbaru dari aplikasi Sistem Informasi Laporan. Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa dan otonomi khusus berpedoman pada peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan. Noris Rahmatllah, M. HUKUM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Penulis : Okviani Assa Anggraini dkk. Dalam Undang. Jabar Desak Moratorium Pemekaran Dicabut, 9 Calon Daerah Otonomi Baru Antre. Menciptakan stabilitas politik. Penulis. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. 1907531068_Putu Aldi Tusan Pratama. Kapasitas aparat daerah; b. lagu PARIS BARANTAI - lagu tradisional daerah. 289990040-Otonomi-Daerah-Dan-Pgri. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat daerah, bahwa melalui. Definisi otonomi daerah. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. Konsepsi Teoritis dengan otonomi daerah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mengedapankan kasus-kasus lokal pula. Hadiri HUT ke-23 APKASI, Mendagri Dorong Pemda Hidupkan Sektor Swasta. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi desentralisasi, dekonsentrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut. Berdasarkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. Howard Kunreuther. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur otonomi daerah beserta beberapa peraturan untuk pemerintah. ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. 22/1948, UU No. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Upaya preventif dapat dilakukan dengan: Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Syafruddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri PRRI. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU DOB Papua berserta cakupan sejumlah provinsi beserta ibu kotanya. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. daerah, apakah otonomi daerah berada pada tingkat pemerintah provinsi atau otonomi daerah berada pada level atau tingkatan pemerintah Kabupaten/Kota, karena tidak ada kejelasan dan kepastian pilihan dalam menempatkan titik berat konsep otonomi daerah tersebut di Indonesia, oleh karena itu otonomi daerah pada saat ini dalam konsep otonomi daerah, maka lahir juga apa yang kita sebut desentralisasi korupsi. I. I. Melansir artikel Menelisik Sejarah Otonomi Daerah pada Media BPP Kemendagri (2007) sejarah otonomi daerah sudah berlangsung sejak era kolonial hingga pendudukan Jepang. Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua (2022-2041). Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan tindak lanjut dari asas desentralisasi. Daerah terdiri atas. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk menigkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Dengan alasan ini, maka para pendiri negara, sejak diberlakukannya konstitusi Indonesia (UUD 1945) mencantumkan konsep Negara. com, JAKARTA - Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah disahkan di awal bulan ini melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (7/12/2021). Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. Halo sobat kompasiana, artikel saya kali ini akan membahas mengenai Otonomi Daerah . Di Indonesia sendiri, pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, meski hingga saat ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. DPR menyetujui pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Menurut Tap MPRI RI No. NPM: 20019 Tugas Filsafat Nusantara 1. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1907531068_Putu Aldi Tusan Pratama. Tim penyusun STPDN Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam bukunya tentang Sistem Pemerintahan Desa Adat menjelaskan bahwa Desa berasal dari kata dusun atau disebut “Desi” yang bermakna kesatuan manusia yang memiliki landasan hukum dalam interaksi, komunikasi dan kerja sama dalam kesatuan wilayah tertentu. Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-Government. Senada dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga ikut. Ia proyek besar negara yang berlanjut terus dari waktu ke waktu, dari satu presiden ke presiden yang lain. Hal ini dituturkan oleh S. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. otonomi daerah. Wb Izin menaggapi diskusi ke 6 kali ini tentang keuntungan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia, pertama terkait pengertian otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah. Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. KOMPAS. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan, otonomi daerah diperlakukan sebagai dummy variabel dengan acuan tahun 2004. Dengan demikian, konsep otonomi daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan suatu keharusan “conditio sine qua non”. Namun, menukil ulasan bertajuk “Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan” dalam Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH DAN KETERTIBAN UMUM A. Istilah tersebut sering dibahas, terutama yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan suatu daerah. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Bupati Luwu Basmin Mattayang menjelaskan kondisinya di hadapan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (16/03/2020) (MUH. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Daerah Persiapan akan dievaluasi per tahun selama 3 tahun. com - Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. 1. Otonomi Daerah; i. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Malang, 25 Juni 2014 Dosen Pembimbing,. “Untuk Papua, dikecualikan. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. Disahkannya tiga RUU tersebut pertanda resminya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dalam Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi. otonomi daerah sangat bervariasi dalam situasi yang satu dengan yang lain. Selain itu untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat III maka dikeluarkan Undang-Undang No. jelas bagi perbaikan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. efektifitas UU Otonomi Daerah yang baru yang hanya berputar pada demokrasi pemerintahan, sehingga terjadi jarak politik yang lebar dengan daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu. Pendapatan Kehutanan 40 3. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi. DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI DI TIGA DAERAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT)1 FRENADIN ADEGUSTARA, SYOFIARTI, TITIN FATIMAH Kampus Unand Limau Manis Padang Sumatera Barat Abstrak Abstact 1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Tahap 2 Penelitian Fundamental Dikti.